peraturan bupati tentang perangkat desa. Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun. peraturan bupati tentang perangkat desa

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4. peraturan desa mengenai penataan tanah kas desa. 9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. T. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan, Hak Pejabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa, Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Direhabilitasi, Pengawasan dan Ketentuan Penutup. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022. 10. 3, Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAPATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAbahwa untukmelaksanakan ketentuan pasal 35 dan 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 1. - 5 -. 2022. 5. ) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. Pasal 1 BABI Ketentuan Umum PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN. Nomor. ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, serta untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintah. Peraturan Perundang-undangan. 9. 18. KETENTUAN PENUTUP. KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA 6. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Bupati tentang pedoman pakaian dinas dan atribut kepala desa dan perangkat desa serta ketentuan jam kerja dinas bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pasuruan yang memuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pakaian dinas, atribut pakaian dinas, hari kerja dan jam kerja, pembinaan dan pengawasan, ketentuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa. Peraturan Bupati No. 19. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Perangkat Desa (Bertita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2007 dicabut. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa; b. Lombok Tengah. RA Kartini No. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA . Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Login. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD yang. 9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11. Lombok Timur. ABSTRAK: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, dipandang perlu. Mohon informasi tentang perbup sumenep yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebelum perbup 8 tahun 2020 (untuk panduan pembuatan sk perangkat desa tahun 2016) respon Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa sudah dapat di download di Menu Produk Hukum kami,. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember. Tahun. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan disiplin kerja aparatur Pemerintah Desa, maka perlu mengatur mengenai cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. E. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Tipe Dokumen. 2021/NO. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang perangkat desa. Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; d. Bagian Kelima Pengangkatan Perangkat Desa Paragraf 1 Persyaratan Pasal 8 Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: ABSTRAK: a. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2023. 23. Beranda. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. kondisi faktual di tingkat Desa dalam Pengisian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah. peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perangkat desa : 5: 2016: berlaku: 12: 18:. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu; b. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. U. PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTABARU, Menimbang : a. Judul. Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2020 Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah. 18. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa perlu mengubah Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA. Undang-Undang Nomor 09. Tipe Dokumen. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. bahwa pengaturan mengenai Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu. Definisi. Peraturan Bupati Brebes Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 62); 15. peraturan. Mutasi adalah perpindahan jabatan perangkat Desa antara Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam pemerintah desa. tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10); MEMUTUSKAN :. 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39); M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang. 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA . perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor ~, Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun ,2015 tcntang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2015; Undang. 34 Halaman. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. pengangkatan dan pemberhentian - perangkat desa. Peraturan Daerah. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Bentuk Singkat. 2022. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Bagian Hukum. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; mengatur penghasilan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan badan permusyawaratan desa yang memuat jenis penghasilan, besaran, kriteria penerima, sumber anggaran dan cara pembayaran. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengangkatan Perangkat Desa, Masa Jabatan Perangkat Desa, Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Hak,. Tugas penyetaraan 2A sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Kabupaten. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bentuk. Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo. tentang Desa, dan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Peraturan Perundang-undangan. bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah. Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa TA 2017: Download: 50: PERATURAN DAERAH: PERDA: 2019: 9:. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Konten tersebut mengulas tentang #Tupoksi Perangkat Desa - Kumpulan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa 2022 terbaru dan lengkap. Tahapan Pengangkatan . Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 5. 1. 48. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2016 ttg Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sbgmn tlh Diubah dgn Perda No 8 Tahun 2018. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa. KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - DINAS PEMBERDAYAAN mASYARAKAT DAN DESA. PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 128 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA, a. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Penutup. Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA . Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa T. Tahun Peraturan. Perangkat Desa baik dari segi administrasi, ujian tertulis dan wawancara. Undang-Undang. 27 Tahun 1959; UU No. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WilayahPemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) tahun; b. 35, BD Kabupaten Summenep Tahun 2021 No 35. Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 35 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja, jumlah perangkat desa dan jumlah kepala dusun. Beranda. 9. 3. Peraturan Perundang-undangan. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat. Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : a. dalam hal camat memberikan penolakan, kepala. UU Nomor 69 Tahun 1958 UU Nomor 6 Tahun 2014 UU Nomor 23 Tahun 2014 PP Nomor 43 Tahun 2014 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanan tekhnis. Daerah adalah Kabupaten Gresik. Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberhentian Perangkat Desa; Pemberhentian. Peraturan Perundang-undangan. 2. keputusan BPD mengenai persetujuan. bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan tertib, disiplin. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penyaluran Pelaporan dan. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 18. Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANI ASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DE A. ABSTRAK: a. Bagian Ketiga Promosi. tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 1. Dicabut Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan bupati ini mengatur tentang persyaratan, penjaringan, pengangkatan serta yang berkaitan dengan perangkat desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 22. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Diatur juga mengenai Masa Jabatan, Larangan dan Sanksi serta Pemberhentian. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BLORA. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi. BAB I. 48 Halaman. Mengingat : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2020 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita11. 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Milik Desa. - Peraturan Bupati ini mengatur tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang perangkat desa. Bakal Calon Perangkat Desa yang. (2) Atas usulan tersebut: a. U. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan. Diponegoro No. Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa di Kabupaten Jepara BUPATI JEPARA , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI PETINGGI DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN JEPARA BUPATI JEPARA. (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pasal 18 (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan administrasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. 640,00. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. Bentuk. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: Sehubungan dengan telah disahkannya Perda Kabupaten Batang Hari No. SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. oleh Camat diatur dalam Peraturan Bupati. Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. desa - tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Badan. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.